IPS · Bab 4 Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia

Danang

24/08/2021 14:13:14

SMP 9 KTSP

Daftar Isi

Bab 1 Negara Maju dan Negara Berkembang Bab 2 Perang Dunia II Bab 3 Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Bab 4 Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia Bab 5 Perubahan Sosial Budaya Bab 6 Uang dan Lembaga Keuangan Bab 7 Perdagangan Internasional Bab 8 Pemanfaatan Peta untuk Mengetahui Pola dan Bentuk Muka Bumi Bab 9 Unsur-Unsur Fisik dan Sosial Negara-Negara Bab 10 Benua dan Samudra Bab 11 Perjuangan Bangsa Indonesia Merebut Irian Barat Bab 12 Berbagai Peristiwa Tragedi Nasional Bab 13 Pemerintahan Orde Baru dan Terjadinya Reformasi Bab 14 Kerja Sama Antarbangsa Bab 15 Perilaku Masyarakat Bab 16 Kerja Sama Ekonomi Internasional

Halaman

Bab 4 Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia Pascapengakuan Kedaulatan

4343

12345678901234567890123456789012123456

ujuan Pujuan P

ujuan P

embelajaran

Pada bab ini kalian akan mempelajari tentang perkembangan ekonomi dan politik Indo-

nesia pascakedaulatan. Setelah mempelajari materi pada bab ini kalian diharapkan mampu

mendeskripsikan tentang proses kembalinya negara Indonesia ke bentuk negara

kesatuan/NKRI, perkembangan politik pada masa demokrasi liberal, pemilu pertama,

Dekrit Presiden 5 Juli 1959, persaingan ideologis pada masa demokrasi terpimpin dan

perkembangan ekonomi Indonesia pasca pengakuan kedaulatan sehingga kaian mampu

memahami kondisi Indonesia saat itu.

Kalian tentu sudah pernah melihat sapu lidi. Sapu lidi yang baik antara lain terdiri dari

banyak lidi, besar dan panjang lidi hampir sama, serta diikat dengan tali yang kuat. Kalian

dapat membayangkan, bagaimana jika sapu lidi kurang dari sepuluh dan tidak diikat.

Dapatkah digunakan untuk menyapu? Tentu tidak bukan? Negara Kesatuan Republik Indo-

nesia (NKRI) dapat kita ibaratkan sebagai sapu lidi, jika bagian dari negara bercerai berai

dapat dipastikan kehidupan bernegara tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat dengan wilayah

meliputi bekas daerah jajahan Belanda, telah tercabik-cabik oleh politik devide et impera

yang dilaksanakan oleh Belanda. Namun atas dasar semangat persatuan dan kesatuan

NKRI tetap terwujud, meskipun setelah pengakuan kedaulatan terjadi peristiwa-peristiwa

politik maupun ekonomi.

Sumber: Sumber:

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

Kata KunciKata Kunci

Kata Kunci

RIS

NKRI

Unitaris

Federalis

Konstituante

Dekrit Presiden

Manipol

Dwikora

Inflasi

PERKEMBANGAN POLITIK DAN EKONOMI

INDONESIA P

ASCAPENGAKUAN

KEDAULKEDAUL

KEDAUL

ANAN

BABBAB

BAB

IPS Terpadu SMP dan MTS Kelas IX

4444

Peta Konsep Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia

Pascapengakuan Kedaulatan

1.1.

Latar Belakang Kembali ke Negara Kesatuan RI (NKRI)

Kembalinya negara Indonesia ke bentuk kesatuan setelah sebelumnya berbentuk serikat

karena sebab-sebab berikut.

Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi 17

Agustus 1945.

AR BELAR BEL

AR BEL

AKANG DAN PROSES KEMBALINY

A REPUBLIK INDONESIA

SEBAGAI NEGARA KESATUAN

Perkembangan

politik dan ekonomi

Indonesia pasca

kedaulatan

Kembali

ke NKRI

Pemilu I

Dekrit

Presiden

Persaingan

ideologis

Perkembangan

ekonomi

- Alasan

- Proses

- Kabinet Natsir

- Kabinet Sulaiman

- Kabinet Wilopo

- Kabinet Ali I

- Kabinet Burhanudin

- Kabinet Ali II

- Kabinet Juanda

Kabinet pada masa

demokrasi liberal

- Tahap I (DPR)

- Tahap II (Konstituante)

- Latar belakang

- Isi

- USDEK

- Lembaga Tinggi Negara

- Perjanjian Pancasila

dan UUD 1945

- Penyimpangan politik luar

negeri

- Penggantian uang

- Badan koordinasi

pembagunan ekonomi

- Perencanaan pembangunan

8 tahun

- Penyimpangan politik luar

negeri

- Dekon

Membahas tentang

Meliputi

Terdiri atas

Bab 4 Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia Pascapengakuan Kedaulatan

4545

Pada umumnya masyarakat Indonesia tidak puas

dengan hasil KMB yang melahirkan negara RIS.

Rakyat di berbagai daerah melakukan kegiatan-

kegiatan, seperti demonstrasi dan pemogokan

untuk menyatakan keinginannya agar bergabung

dengan Republik Indonesia.

Dengan sistem pemerintahan federal berarti

melindungi manusia Indonesia yang setuju dengan

penjajah Belanda.

2.2.

Proses Kembali ke Negara Kesatuan RI

Dengan disetujuinya KMB pada tanggal 2 November 1949, di Indonesia terbentuklah

satu negara federal yang bernama Indonesia Serikat (RIS). RIS terdiri dari negara-negara

bagian yaitu Republik Indonesia, negara Sumatera Timur, negara Sumatera Selatan, negara

Pasundan, negara Jawa Timur, negara Madura, negara Indonesia Timur, Kalimantan

Tenggara, Banjar, Dayak Besar, Biliton, Riau, dan Jawa Tengah. Masing-masing negara bagian

mempunyai luas daerah dan penduduk yang berbeda.

Setelah berdirinya negara RIS, segera muncul usaha-usaha untuk membentuk kembali

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rakyat di daerah-daerah melakukan kegiatan-kegiatan

seperti demonstrasi dan pemogokan untuk menyatakan keinginannya agar bergabung

dengan Republik Indonesia di Yogyakarta. Bentuk nyata dari adanya pertentangan tersebut

yaitu muncullah dua golongan berikut.

Golongan unitaris, yaitu golongan yang menghendaki negara kesatuan, dipimpin oleh

Moh. Yamin

Golongan federalis, adalah golongan yang tetap menghendaki adanya negara serikat,

dipimpin oleh Sahetapy Engel.

Pertentangan ini dimenangkan oleh golongan unitaris. Pada tanggal 8 Maret 1950,

pemerintah RIS dengan persetujuan Parlemen dan Senat RIS mengeluarkan Undang-Undang

Darurat No. 11 tahun 1950 tentang “Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan RIS”.

Berdasarkan Undang-Undang Darurat tersebut berturut-turut negara-negara bagian

menggabungkan diri dengan Republik Indonesia, sehingga sampai tanggal 5 April 1950

negara RIS tinggal terdiri dari tiga negara bagian, yaitu:

Republik Indonesia (RI)

Negara Sumatra Timur (NST)

Negara Indonesia Timur (NIT)

Sementara itu pada tanggal 19 Mei 1950 dicapai kesepakatan antara Pemerintah

Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Indonesia Serikat (NST dan NIT).

Kesepakatan tersebut dinamakan “Piagam Persetujuan” yang berisi sebagai berikut.

Kedua pemerintah sepakat untuk membentuk negara kesatuan sebagai penjelmaan

Republik Indonesia berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945.

Undang-Undang Dasar yang diperoleh dengan mengubah konstitusi RIS sedemikian

rupa sehingga prinsip-prinsip pokok UUD 1945 dan bagian-bagian yang baik dari

konstitusi RIS termasuk di dalamnya.

Dewan menteri harus bersifat parlementer.

Presiden adalah Presiden Sukarno, sedangkan jabatan wakil presiden akan dibicarakan

lebih lanjut.

Membentuk sebuah panitia yang bertugas menyelenggarakan persetujuan tersebut.

Gambar 4.1

Gambar 4.1 Rakyat Bandung berdemo

menuntut pembubaran negara pasundan

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

IPS Terpadu SMP dan MTS Kelas IX

4646

Sesuai dengan Piagam Persetujuan tersebut pemerintah Republik Indonesia dan RIS

akan membentuk panitia bersama. Panitia ini diketuai oleh Menteri Kehakiman RIS yaitu

Prof. Dr. Mr. Supomo dan Abdul Hamid dari pihak Republik Indonesia. Tugas pokoknya

yaitu merancang Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan. Rancangan tersebut

berhasil disusun pada tanggal 20 Juli 1950 untuk selanjutnya diserahkan kepada dewan

perwakilan negara-negara bagian untuk disempurnakan.

Akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1950 Rancangan UUD itu diterima baik oleh senat,

parlemen RIS, dan KNIP. Pada tanggal 15 Agustus 1950 Presiden Sukarno menandatangani

Rancangan UUD tersebut menjadi UUD Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia

atau lebih dikenal sebagai UUDS 1950.

Pada tanggal 17 Agustus 1950 negara RIS secara resmi dibubarkan dan kita kembali ke

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rakyat Indonesia merayakan tanggal 17 Agustus

1950 itu dengan meriah sebagai ulang tahun kemerdekaan yang ke-5.

1.1.

Perkembangan Politik Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)

Menurut UUDS 1959, pemerintah Republik Indonesia menganut sistem demokrasi lib-

eral. Dalam demokrasi liberal berlaku sistem kabinet parlementer, artinya pemerintahan

dipegang oleh perdana menteri dan menteri-menterinya bertanggung jawab pada parlemen

atau DPR.

Dengan berlakunya kabinet parlementer pemerintahan Republik Indonesia tidak stabil.

Hal ini disebabkan antara lain:

partai politik mementingkan kepentingan golongan masing-masing sehingga kabinet

jatuh bangun

partai politik tidak mencerminkan dukungan rakyat pemilih

partai politik yang berkuasa tidak dapat melaksanakan programnya, sebab masa kerja

kabinet pendek.

Sistem kabinet parlementer memungkinkan adanya persaingan antarpartai politik untuk

menduduki kursi terbanyak dalam parlemen. Pada masa Demokrasi Liberal telah terjadi

pergantian kabinet sebanyak tujuh kali, yaitu sebagai berikut.

a.a.

Kabinet Natsir (6 September 1950 – 21 Maret 1951)

Pada tanggal 22 Agustus 1950 Presiden Sukarno

mengangkat Muhammad Natsir dari Masyumi sebagai

formatur kabinet. Lima belas hari kemudian kabinet

berhasil dibentuk dengan nama Kabinet Natsir. Program

kerja Kabinet Natsir, antara lain:

mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu

Konstituante dalam waktu singkat

menggiatkan usaha mencapai keamanan dan

ketentraman

memperjuangkan penyelesaian masalah

Irian Barat.

Salah satu keberhasilan Kabinet Natsir adalah diterimanya Indonesia sebagai anggota

PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Akhirnya Kabinet Natsir jatuh, karena

mosi Hadikusumo dari PNI tentang pembekuan dan pembubaran DPRD Sementara.

BERBAGAI PERISTIW

A YA Y

A Y

ANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMILIHAN UMUM

1955 DI TINGKAT PUSAT DAN DAERAH

Gambar 4.2

Gambar 4.2 Kabinet Natsir bersama

presiden dan wakil presiden

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

Bab 4 Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia Pascapengakuan Kedaulatan

4747

b.b.

Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 23 Februari 1952)

Dengan jatuhnya Kabinet Natsir, Presiden Sukarno menunjuk Dr. Sukiman

Wiryosanjoyo dari Masyumi dan Dr. Suwiryo dari PNI untuk membentuk kabinet. Atas

usaha dua orang formatur ini terbentuklah kabinet yang diberi nama Kabinet Sukiman dengan

perdana menteri Dr. Sukiman dan wakil perdana menteri Dr. Suwiryo.

Program kerja kabinet Sukiman antara lain:

menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin

keamanan dan ketentraman

mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam lapangan pembangunan

menyelesaikan persiapan pemilihan umum Konstituante.

menjalankan politik luar negeri bebas aktif yang menuju perdamaian

memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia.

Kabinet Sukiman jatuh, karena ditandatanganinya kerja sama keamanan Indonesia -

Amerika Serikat berdasarkan

Mutual Security Aids (MSA).

c.c.

Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 30 Juli 1953)

Kabinet Wilopo merupakan koalisi dengan tulang punggung PNI, PSI, dan Masyumi

Natsir. Program kabinet Wilopo antara lain seperti berikut.

Bidang pendidikan dan pengajaran adalah

mempercepat usaha perbaikan untuk pembaharuan

pendidikan dan pengajaran.

Bidang perburuhan adalah melengkapi undang-

undang perburuhan.

Bidang keamanan adalah menyempurnakan

organisasi alat-alat kekuasaan negara.

Bidang luar negeri adalah meneruskan perjuangan

merebut Irian Barat.

Kabinet Wilopo jatuh karena Peristiwa Tanjung

Morawa, Sumatra Utara yang ditunggangi oleh PKI yang

berhubungan dengan masalah pembagian tanah.

d.d.

Kabinet Ali – Wongso- Arifin atau Kabinet Ali I (1 Agustus 1953 – 24 Juli 1955)

Kabinet Ali-Wongso-Arifin dibentuk pada tanggal 30 Juli 1953. Program kerja kabinet

Ali-Wongso-Arifin adalah sebagai berikut.

Bidang dalam negeri, meliputi keamanan, pemilihan umum, kemakmuran dan keuangan,

organisasi negara, serta perburuhan.

Bidang Irian Barat adalah mengusahakan kembalinya Irian Barat ke dalam kekuasaan

wilayah RI.

Bidang politik luar negeri, meliputi politik luar negeri bebas aktif, peninjauan kembali

tentang hasil KMB.

Keberhasilan Kabinet Ali adalah pada masa pemerintahannya berhasil melaksanakan

Konferensi Asia Afrika di Bandung. Terjadinya peristiwa pergantian pimpinan Kepala Staf

Angkatan Darat yang dikenal dengan

“Peristiwa 27 Juni 1955”

“Peristiwa 27 Juni 1955”, beberapa anggota parlemen

mengajukan mosi tidak percaya yang diterima oleh DPR.

e.e.

Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 24 Maret 1956)

Kabinet Burhanuddin Harahap terbentuk pada tanggal 11 Agustus 1955. Program kerja

Kabinet Burhanuddin Harahap antara lain:

Gambar 4.3

Gambar 4.3 Mr. Wilopo dilantik

sebagai perdana menteri dan kabinet

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

IPS Terpadu SMP dan MTS Kelas IX

4848

mengembalikan kewibawaan moral pemerintah

melaksanakan pemilihan umum

memberantas korupsi

meneruskan perjuangan merebut kembali irian Barat.

Keberhasilan Kabinet Burhanuddin Harapan adalah dapat menyelenggarakan pemilu

pertama sejak Indonesia merdeka. Setelah hasil pemungutan suara dan pembagian kursi di

DPR diumumkan, maka tanggal 2 Maret 1956 Kabinet Burhanuddin Harahap mengundurkan

diri, menyerahkan mandatnya kepada Presiden Sukarno, untuk dibentuk kabinet baru

berdasarkan hasil pemilu.

f.f.

Kabinet Ali II (24 Maret 1956 – 14 Maret 1957)

Kabinet Ali II dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 85 Tahun 1956. Program

kerja Kabinet Ali II, antara lain:

pembatalan hasil KMB

meneruskan perjuangan mewujudkan kekuasaan de

facto Indonesia atas Irian Barat dan membentuk

Provinsi Irian Barat

bidang dalam negeri, meliputi : memulihkan keamanan,

memperbaiki perekonomian dan keuangan,

memperkuat pertahanan, memperbaiki sistem

perbuuruhan, memperluas dan meningkatkan mutu

pendidikan dan pengajaran

bidang luar negeri, meliputi menjalankan politik luar

negeri bebas aktif dan meneruskan kerja sama dengan

negara-negara Asia Afrika.

Keberhasilan Kabinet Ali II adalah membatalkan hasil KMB, membentuk Provinsi Irian

Barat yang beribu kota di Soasio, Maluku Utara, dan pengiriman misi Garuda I ke Mesir.

Sebab-sebab kejatuhan Kabinet Ali II.

Timbulnya pemberontakan di berbagai daerah

Adanya Konsepsi Presiden 21 Februari 1957

Adanya keretakan dalam tubuh kabinet, hal ini dapat dibuktikan dengan mundurnya

satu per satu anggota kabinet.

g.g.

Kabinet Juanda (9 April 1957 – 10 Juli 1959)

Kabinet Juanda atau Kabinet Karya dilantik pada tanggal 9 April 1957 dengan program

kerja:

membentuk Dewan Nasional

normalisasi keadaan Republik Indonesia

melanjutkan pembatalan KMB

memperjuangkan Irian Barat

mempercepat pembangunan.

Salah satu keberhasilan Kabinet Karya yaitu pada tanggal 18 November 1957

mengadakan rapat umum pembebasan Irian Barat di Jakarta. Rapat ini diikuti dengan

tindakan-tindakan pemogokan kaum buruh di perusahaan Belanda dan pembentukan Front

Nasional Pembebasan Irian Barat.

Tanggal 5 Juli 1959 Presiden Sukarno mengeluarkan dekrit, berarti negara kita kembali

ke UUD 1945 dan UUDS 1950 tidak berlaku. Kabinet Juanda secara otomatis harus diganti,

sehari kemudian Ir. Juanda menyerahkan mandatnya kepada Presiden Sukarno.

Gambar 4.4

Gambar 4.4 Kabinet Ali II

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

Bab 4 Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia Pascapengakuan Kedaulatan

4949

Lengkapilah tabel di bawah ini dengan keterangan yang tepat! Salinlah di buku tugas!

2.2.

Pemilihan Umum Pertama

Setelah beberapa tahun lamanya menjadi program pemerintah dari kabinet yang satu ke

kabinet yang berikutnya, akhirnya selesailah persiapan-persiapan untuk melaksanakan

pemilihan umum. Pemilihan umum dilaksanakan melalui dua tahap berikut.

Tahap pertama pada tanggal 29 September 1955 bertujuan untuk memilih anggota-

anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Tahap kedua pada tanggal 15 Desember 1955 bertujuan untuk memilih anggota-anggota

Konstituante (Badan pembuat Undang-Undang

Dasar).

DPR hasil pemilihan umum beranggotakan 272 orang,

yaitu dengan perhitungan bahwa satu orang anggota DPR

mewakili 300.000 orang penduduk. Sedangkan anggota

Konstituante berjumlah 542 orang. Pelantikan anggota DPR

hasil pemilihan umum dilakukan pada tanggal 20 Maret

1956,sedangkan anggota Konstituante pada tanggal 10

November 1956.

Sebagai akibat banyaknya partai, organisasi dan

perorangan yang ikut dalam pemilihan umum, maka DPR

terbagi dalam banyak fraksi. Adapun empat fraksi besar di DPR adalah sebagai berikut.

Fraksi Masyumi :

60 anggota

Fraksi PNI

58 anggota

Fraksi NU

47 anggota

Fraksi PKI

32 anggota

Pemilu tahun 1955 ternyata tidak dapat memenuhi harapan rakyat yang menghendaki

pemerintah yang stabil. Para wakil rakyat terpilih hanya memperjuangkan partainya masing-

masing sehingga pergantian kabinet terus saja terjadi.

Gambar 4.5

Gambar 4.5 Tanda-tanda gambar

kontestan pesertapemilu tahun 1955

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

No.No.

No.

Kabinet pada Masa

Nama Perdana Menteri

Masa Pemerintahan

Demokrasi Liberal

Kegiatan Individu

IPS Terpadu SMP dan MTS Kelas IX

5050

1.1.

Latar Belakang Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Setelah Konstituante terbentuk melalui pemilihan umum tahap kedua tahun 1955, maka

pada tanggal 10 November 1956 mulai bersidang. Pada waktu itu keadaan negara sedang

diliputi kekacauan yang ditimbulkan karena pergolakan-pergolakan di daerah yang

menginginkan adanya integritas nasional. Seperti halnya DPR, anggota Konstituante terdiri

atas wakil-wakil dari puluhan partai besar maupun partai kecil. Partai tersebut terpecah

belah dalam berbagai ideologi yang sukar dipersatukan. Untuk mengatasi situasi yang tidak

menentu itu, Presiden Sukarno pada tanggal 21 Februari 1957 mengajukan gagasan yang

disebut

Konsepsi Presiden

Konsepsi Presiden mengenai:

pembentukan kabinet gotong royong yang terdiri dari wakil semua partai ditambah

golongan fungsional

pembentukan Dewan Nasional (nantinya bernama DPA) yang beranggotakan seluruh

partai dan golongan fungsional dalam masyarakat, dewan ini berfungsi memberi nasihat

kepada kabinet baik diminta ataupun tidak.

Akan tetapi beberapa partai menolak Konsepsi Presiden

tersebut. Pada tanggal 22 April 1959 di depan sidang

Konstituante Presiden Sukarno mengharapkan agar

kembali kepada UUD 1945. Harapan presiden ini juga

menimbulkan pro dan kontra. Akibatnya meskipun sudah

bersidang lebih kurang tiga tahun Konstituante tidak dapat

menjalankan tugasnya. Latar belakang dikeluarkannya

Dekrit Presiden adalah Konstituante gagal menyusun UUD

baru.

2.2.

Isi Dekrit Presiden

Sebagai akhir kemelut di Konstituante, presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli

1959. Adapun isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah:

pembubaran Konstituante

berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950

segera dibentuk MPRS dan DPAS.

3.3.

anggapan Masyarakat terhadap Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dikeluarkannya Dekrit Presiden tersebut mendapat dukungan dari masyarakat antara

lain:

KSAD mengeluarkan perintah harian yang ditujukan kepada seluruh anggota TNI untuk

melaksanakan dan mengamankan dekrit tersebut

Mahkamah Agung kemudian juga membenarkan Dekrit Presiden tersebut

DPR hasil Pemilihan Umum dalam sidangnya padsa tanggal 2 Juli 1959 secara aklamasi

menyatakan kesediaannya untuk bekerja terus berdasarkan Undang-Undang Dasar

1945.

DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 DAN PENGARUH Y

ANG DITIMBULKANNY

Gambar 4.6

Gambar 4.6 Suasana pembacaan

Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

Bab 4 Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia Pascapengakuan Kedaulatan

5151

1.1.

ersaingan Ideologis pada Masa Demokrasi T

erpimpinerpimpin

erpimpin

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka pada tanggal 10

Juli 1959 dibentuk Kabinet Kerja (Kabinet Kerja I). Kabinet Kerja I dibentuk berdasarkan

Keputusan Presiden No. 154 Tahun 1959. Presiden Sukarno sebagai perdana menteri dan

Ir. Juanda, mantan perdana menteri Kabinet Karya ditunjuk sebagai menteri pertama. Kabinet

ini merupakan kabinet presidentil pertama setelah Dekrit Presiden. Program kerja Kabinet

Kerja I disebut

Triprogram

Triprogram, meliputi:

memperbaiki sandang pangan rakyat

menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara.

melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan imperialisme politik

(Irian Barat).

Program-program tersebut berpedoman kepada pidato Presiden Sukarno pada HUT

kemerdekaan RI ke-14 dengan judul “

Penemuan Kembali Revolusi Kita

”. Pidato tersebut dikenal

dengan Nama “Manifesto Politik Republik Indonesia” (MANIPOL) yang orang awam

menyebutnya Manipol USDEK. Atas usul DPAS, Manipol ditetapkan sebagai GBHN dengan

Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1960 dan pada tanggal 19 November 1960 dalam sidang

MPRS di Bandung dikukuhkan dengan ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960. Menurut

Presiden Sukarno intisari dari Manipol ada lima yaitu:

UUD 1945

(U)(U)

(U)

Sosialisme Indonesia

(S) (S)

(S)

Demokrasi Terpimpin

(D)(D)

(D)

Ekonomi Terpimpin

(E) (E)

(E)

Kepribadian Indonesia

(K) (K)

(K)

Presiden merencanakan pembubaran partai-partai politik yang dianggap tidak mau

mengikuti sistem Demokrasi Terpimpin, tetapi rencana itu ditentang oleh PNI dan PKI. Hanya

partai Masyumi dan PSI yang dibubarkan berdasarkan Penpres No.7 tahun 1959, karena

dituduh terlibat pemberontakan PRRI/Permesta. Penpres No.7 tahun 1959 mengatur tentang

dapat tidaknya suatu parpol diakui eksistensinya dalam negara RI. Sementara itu DPR-GR

dan MPRS serta Front Nasional adalah golongan yang mendukung kebijaksanaan presiden.

Akibatnya konsep Demokrasi Terpimpin berubah menjadi demokrasi yang berada di bawah

kekuasaan seorang pemimpin saja. Dengan keadaan yang seperti ini PKI berusaha

menggunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk mempengaruhi pemerintah dalam

menentukan kebijaksanaan.

Pada masa Demokrasi Terpimpin ini pengaruh PKI di dalam pemerintahan sangat

dominan. PKI sangat agresif dalam melakukan usahanya, baik dengan cara yang halus

maupun dengan cara yang terbuka. PKI selalu berusaha mempengaruhi pemerintah dalam

menentukan kebijakan yang dapat memberikan keuntungan bagi PKI. Karena tujuan PKI

adalah jelas, yaitu akan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Hal ini

dapat diketahui dengan jelas, yaitu dengan dinyatakannya Manipol sebagai satu-satunya

doktrin Revolusi Indonsia dan ucapan D.N. Aidit pada tanggal 16 Agustus 1964 bahwa

Pancasila hanya sebagai alat pemersatu, dan kalau rakyat sudah bersatu Pancasila tidak

diperlukan lagi. Hal ini menimbulkan kegelisahan bagi orang-orang dan tokoh-tokoh

masyarakat yang berjiwa Pancasila.

PERSAINGAN IDEOLOGIS DAN PERGOL

AKAN POLITIK DAL

AM KEHIDUPAM KEHIDUP

AM KEHIDUP

ANAN

POLITIK NASIONAL

IPS Terpadu SMP dan MTS Kelas IX

5252

Untuk mengimbangi hal tersebut, sekelompok wartawan membentuk Barisan Pendukung

Soekarnoisme (BPS) yang bertujuan mempertahankan Pancasila. Nama badan ini dikaitkan

dengan nama Presiden Soekarno dengan harapan agar Presiden Soekarno tertarik dan ikut

membela Pancasila sehingga presiden dapat segera mengambil tindakan yang tegas terhadap

PKI. Namun, kenyataannya lain. Presiden berhasil dipengaruhi PKI, bahkan BPS dilarang

dan dibubarkan presiden.

2.2.

Pembentukan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara

a.a.

Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS)

MPRS dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959. Anggota MPRS

terdiri dari anggota DPR sebanyak 261 orang, utusan daerah 94 orang, dan wakil golongan

sebanyak 200 orang. Ketua MPRS adalah Chaerul saleh.

Para anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh presiden dengan syarat-syarat sebagai

berikut.

Setuju kembali kepada UUD

Setia kepada perjuangan Republik Indonesia

Setuju kepada manifesto politik

b.b.

Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS)

DPAS dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959. Ketua DPAS adalah

Presiden Sukarno sedangkan wakilnya adalah Ruslan Abdulgani. Tugas DPAS antara lain

memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah.

c.c.

Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR)

Melalui Penpres No. 4 Tahun 1960 pemerintah membentuk DPR-GR. Pembentukan DPR-

GR ini merupakan pengganti dari DPR hasil pemilihan umum tahun 1955 yang dibubarkan

oleh pemerintah pada tahun 1960. Latar belakang pembubaran DPR tersebut karena DPR

tidak menyetujui RAPBN yang diajukan oleh pemerintah.

d.d.

Pembentukan Front Nasional

Berdasarkan Penpres No. 13 Tahun 1959 pemerintah membentuk Front Nasonal.

Lembaga ini merupakan organisasi massa yang bertujuan menyatukan segala bentuk potensi

nasional menjadi satu kekuatan menyukseskan pembangunan nasional. Front Nasional

diketuai oleh Presiden Sukarno dan memiliki tugas sebagai berikut.

Menyelesaikan revolusi nasional Indonesia.

Melaksanakan pembangunan semesta nasional.

Mengembalikan Irian barat ke dalam wilayah Republik Indonesia.

e.e.

Pembentukan Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (BPKAN)

BPKAN diketuai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Pelantikan lembaga ini dilakukan

pada tanggal 15 Agustus 1959.

f.f.

Pembentukan Depernas

Depernas diketuai oleh Mr. Moh. Yamin dan dilantik pada tanggal 15 Agustus 1959.

Sejak tahun 1963 Depernas diganti dengan Badan Perancang Pembangunan Nasional

(Bappenas) dan ketuanya dijabat oleh presiden. Tugas Bappenas antara lain:

menyusun rencana pembangunan dan mengawasi jalannya pembangunan

menilai hasil kerja presiden sebagai mandataris MPRS.

3.3.

Penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945

Pada masa Demokrasi Terpimpin telah terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, antara lain seperti berikut.

Bab 4 Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia Pascapengakuan Kedaulatan

5353

Lembaga-lembaga negara berintikan Nasionalisme Agama Komunis (Nasakom). Adapun

hal yang dianggap sebagai perwujudan Nasakom adalah:

nasional diwakili oleh PNI

agama diwakili oleh NU

komunis diwakili oleh PKI

Prosedur pembentukan MPRS, karena anggota MPRS diangkat oleh presiden. Seharusnya

dipilih melalui pemilu.

Prosedur pembentukan DPAS, karena lembaga ini anggotanya ditunjuk oleh presiden

dan diketuai oleh presiden. Padahal tugas dari DPAS adalah memberi jawaban atas

pertanyaan presiden dan memberi usulan kepada pemerintah.

Prosedur pembentukan DPRGR, karena anggota DPRGR ditunjuk oleh presiden dan

DPR hasil pemilu 1955 justru dibubarkan oleh presiden. Padahal kedudukan DPR dan

presiden adalah seimbang. Presiden tidak dapat membubarkan DPR, sebaliknya DPR

tidak dapat memberhentikan presiden.

Penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN. Seharusnya GBHN

disusun dan ditetapkan oleh MPR.

Pengangkatan presiden seumur hidup, karena tidak ada aturan tentang jabatan presiden

seumur hidup. Menurut pasal 7 UUD 1945 (sebelum diamandemen), presiden memegang

jabatan selama lima tahun dan sesudahnya boleh dipilih kembali.

Sidang MPRS dilaksanakan di luar ibu kota negara yaitu di kota Bandung.

4.4.

Penyimpangan Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Pada masa Demokrasi Terpimpin, terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap

pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif yaitu sebagai berikut.

Indonesia membagi kekuatan politik dunia menjadi dua.

Nefo (New Emerging Forces), yaitu negara-negara baru penentang imperialisme

dan kapitalisme.

Oldefo (Old Established Forces), yaitu negara-negara Barat yang menganut

imperialisme dan kapitalisme.

Membentuk poros Jakarta-Peking.

Maksud poros ini adalah Indonesia menjalin persahatan yang erat dengan RRC, padahal

pada waktu itu RRC merupakan blok komunis.

Indonesia melaksanakan Politik Mercusuar

Politik mercusuar adalah politik yang mengagungkan kemegahan Indonesia di mata

dunia luar, seperti:

pembangunan Stadion Senayan Jakarta.

penyelenggaraan pesta olahraga negara-negara Nefo di Jakarta yang disebut Ganefo.

Indonesia Keluar dari Perserikatan Bangsa Bangsa

Penyebab utama Indonesia keluar dari PBB adalah diterimanya Malaysia sebagai anggota

Dewan Keamanan (DK) tidak tetap PBB. Dengan masuknya Malaysia menjadi anggota

DK tidak tetap PBB, maka Presiden Sukarno berpidato di depan Sidang Umum PBB

dengan judul “Membangun Dunia Kembali”. Karena PBB tetap menerima Malaysia

menjadi anggota DK, maka pada tanggal 7 Januari 1965 dengan terpaksa Presiden

Sukarno memutuskan Indonesia keluar dari PBB. Secara resmi keluarnya Indonesia

dari PBB dinyatakan oleh Menlu Subandrio. Akibat keluarnya Indonesia dari PBB adalah

Indonesia semakin terkucil dari pergaulan internasional.

IPS Terpadu SMP dan MTS Kelas IX

5454

Konfrontasi dengan Malaysia

Presiden Sukarno menganggap bahwa Federasi Malaysia adalah proyek Neo

Kolonialisme Imperialisme (Nekolim) Inggris yang sangat membahayakan revolusi

Indonesia. Oleh karena itu Indonesia harus mencegah berdirinya Malaysia. Untuk

mewujudkan cita-citanya, Presiden Sukarno mengumumkan Dwi Komando Rakyat

(Dwikora) pada tanggal 3 Mei 1964 di Jakarta. Setelah dikeluarkannya Dwikora,

dibentuklah suatu komando penyerangan yang diberi nama Komando Mandala Siaga

(Kolaga) di bawah pimpinan Marsekal Madya Oemar Dhani.

Isi Dwi Komando Rakyat.

Perhebat ketahanan revolusi Indonesia.

Bantulah perjuangan rakyat di Malaysia, Singapura, Serawak, dan Sabah untuk

menggagalkan negara boneka Nekolim Malaysia.

Pada akhir pemerintahan pendudukan Jepang dan awal berdirinya Republik Indone-

sia, keadaan ekonomi Indonesia sangat kacau. Inflasi yang hebat menimpa negara Republik

Indonesia yang baru berumur beberapa hari. Sumber inflasi adalah beredarnya mata uang

Jepang secara tak terkendali, sehingga ekonomi kita bertambah sulit. Pemerintah Republik

tidak dapat menyatakan bahwa uang pendudukan Jepang tidak berlaku. Hal ini disebabkan

negara sendiri belum memiliki uang untuk penggantinya. Kas pemerintah kosong. Pajak-

pajak dan bea masuk lainnya sangat berkurang, sebaliknya pengeluaran negara semakin

bertambah.

Untuk sementara waktu kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah mengeluarkan

penetapan berlakunya beberapa mata uang sebagai tanda pembayaran yang sah di wilayah

RI. Pada masa itu ditetapkan tiga mata uang yaitu:

mata uang De Javasche Bank

mata uang pemerintah Hindia Belanda

mata uang pemerintah pendudukan Jepang

Perang kemerdekaan selama lima tahun telah mengakibatkan perekonomian Indonesia

dalam keadaan terbengkalai, maka program pemerintah adalah berusaha memperbaiki

keadaan ekonomi rakyat melalui langkah-langkah berikut.

1.1.

Mengadakan Pengguntingan Uang

Untuk menyehatkan keuangan negara dengan keputusan Menteri Keuangan RIS tanggal

19 Maret 1950 dilakukan pengguntingan uang atau sanering. Berdasarkan peraturan tersebut

uang kertas Rp 5,00 ke atas dinyatakan hanya bernilai 50 %-nya. Sebagai tindak lanjut

pengguntingan uang tersebut dikeluarkan uang kertas baru, berdasarkan UU Darurat No.

21 Tahun 1950 tentang Pengeluaran Uang Kertas Baru.

2.2.

Membentuk Badan Koordinasi Pembangunan Ekonomi

Pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo, kebijaksanaan pemerintah meningkat kepada

perencanaan penbangunan nasional. Pemerintah membentuk Badan Koordinasi

Pembangunan Ekonomi jangka panjang dengan wadah Biro Perancang Negara. Biro ini

dibentuk dengan tugas merancang pembangunan jangka panjang, karena pemerintah

terdahulu lebih menekankan program jangka pendek, sehingga hasilnya belum dapat

dirasakan oleh masyarakat.

PERKEMBANGAN EKONOMI

Bab 4 Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia Pascapengakuan Kedaulatan

5555

Karena pada masa itu pemerintahan terlalu singkat dengan program yang berganti-

ganti, maka tidaklah terdapat stabilitas politik. Tidak adanya stabilitas politik ini merupakan

faktor bagi kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya rencana pembangunan. Biro ini

dipimpin oleh Ir. Djuanda yang kemudian diangkat menjadi Menteri Perancang Nasional.

Pada bulan Mei 1956 Biro ini menghasilkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)

(1956-1961).

3.3.

Menyusun Rencana P

embangunan Delapan T

ahunahun

ahun

Sejak pemerintah mendekritkan kembali ke UUD 1945 pada tanggal 5 Juli 1959, kembali

pemerintah memikirkan rencana pembangunan. Hasilnya adalah Rencana Pembangunan

Delapan Tahun (1961-1969). Rencana Pembangunan Delapan Tahun ini disahkan oleh MPRS

pada tahun 1960. Sasaran pembangunan meliputi bidang mental, kesejahteraan, pemerintah,

produksi, dan distribusi. Rencana ini dibuat oleh Dewan Pearncang Nasional yang diketuai

oleh Prof. Muh. Yamin.

4.4.

Mengeluarkan Deklarasi Ekonomi

Deklarasi Ekonomi (Dekon) dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 1963. Pemerintah

menganggap bahwa untuk menanggulangi kesulitan ekonomi, satu-satunya jalan adalah

dengan sistem Ekonomi Terpimpin. Karena kesukaran-kesukaran yang menyolok, dari tahun

1961-1962 harga-harga telah naik sebesar 400%. Namun di dalam melaksanakan Ekonomi

Terpimpin ini pemerintah lebih menonjolkan unsur terpimpinnya daripada unsur ekonomi

efisien. Akibatnya struktur ekonomi mengarah kepada etatisme. Ekonomi terpimpin ala In-

donesia terutama bersifat ekonomi peraturan yang menjerumus menjadi ekonomi anarki.

Pemerintah telah hidup di luar kemampuan, karena terlalu banyak yang ingin

dilaksanakan. Inflasi kita sudah mencapai hiperinflasi. Pada tahun 1966 inflasi mencapai

600%. Penyebab utama merosotnya ekonomi Indonesia adalah:

pengurusannya tidak rasional dan tidak ada pengawasannya,

tidak adanya ukuran yang objektif dalam menilai sesuatu usaha atau hasil seseorang.

Buat kliping tentang pemilihan umum, dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Jumlah anggota 3-5 orang tiap kelompok

2. Sumber kliping berasal dari koran, majalah, buku, dan atau internet.

3. Jumlah kliping minimal 10 lembar.

4. Kliping diberi cover, kata pengantar, daftar isi, dan dijilid.

5. Kliping dikumpulkan selambat-lambatnya 10 hari, setelah ditugaskan.

Kembalinya negara ke NKRI di antaranya dilatarbelakangi adanya negara RIS tidak

sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 dan pada umumnya masyarakat

Indonesia tidak puas dengan hasil KMB yang melahirkan negara RIS.

Kegiatan Kelompok

RangkumanRangkuman

Rangkuman

IPS Terpadu SMP dan MTS Kelas IX

5656

Pada masa demokrasi liberal berlaku sistem kabinet parlementer. Ternyata kabinet

parlementer menjadikan Indonesia tidak stabil. Sebab partai-partai politik yang ada

mementingkan partainya masing-masing. Akibatnya dalam waktu kurang dari 10 tahun

telah terjadi pergantian kabinet sebanyak tujuh kali. Pada masa demokrasi liberal tahun

1955 dilaksanakan Pemilu I yang diselenggarakan dua tahap, yaitu tahap pertama

untuk memilih anggota DPR dan tahap kedua untuk memilih anggota Konstituante.

Kegagalan Konstituante dalam tugasnya untuk menyusun Undang-Undang Dasar baru,

menyebabkan Presiden Sukarno menyampaikan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang isinya

yaitu pembubaran Konstituente, berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya

kembali UUDS 1950, serta segera dibentuk MPRS dan DPAS.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka pada tanggal 10

Juli 1959 dibentuk Kabinet Kerja (Kabinet Kerja I). Presiden Sukarno sebagai perdana

menteri dan Ir. Juanda, mantan perdana menteri Kabinet Karya ditunjuk sebagai menteri

pertama. Kabinet ini merupakan kabinet presidensil pertama setelah Dekrit Presiden.

Program kerja Kabinet Kerja I disebut Triprogram.

Program-program kabinet berpedoman pada pidato Presiden Sukarno pada HUT

kemerdekaan RI ke-14 dengan judul “

Penemuan Kembali Revolusi Kita

”. Pidato tersebut

dikenal dengan nama “Manifesto Politik Republik Indonesia” (Manipol) yang orang

awam menyebutnya Manipol USDEK. Atas usul DPAS Manipol ditetapkan sebagai

GBHN.

Pada masa demokrasi terpimpin terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap

Pancasila dan UUD 1945, antara lain: lembaga-lembaga negara berintikan Nasakom,

pengangkatan presiden seumur hidup, pelaksanaan sidang umum MPRS di Bandung,

dan penetapan pidato presiden sebagai GBHN.

Penyimpangan juga terjadi dalam bidang politik luar negeri bebas aktif, antara lain:

adanya pembagian kekuatan politik dunia menjadi dua yaitu Oldefo dan Nefo,

pembentukan poros Jakarta-Peking, Indonesia keluar dari PBB, dan Indonesia

berkonfrontasi dengan Malaysia.

Pada awal kemerdekaan RI diberlakukan tiga mata uang yaitu: mata uang De Javasche

Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, mata uang pemerintah pendudukan

Jepang.

Usaha-usaha pemerintah untuk mengatasi kesulitan ekonomi Indonesia antara lain :

mengadakan pengguntingan uang, mengadakan Rencana Pembangunan Delapan

Tahun, dan mengadakan deklarasi ekonomi.

Politik devide et impera yang diterapkan Belanda dengan cara membentuk negara

RIS, ternyata tidak menyurutkan negara-negara bagian RIS untuk bergabung dalam NKRI.

Hal ini pantas diteladani oleh kita semua termasuk generasi muda, karena dengan adanya

negara RIS kita rawan konflik yang akhirnya akan membuat rakyat dan bangsa Indone-

sia menjadi lemah. Ingat peribahasa “Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh”. Keadaan

politik suatu negara sangat berpengaruh terhadap keadaan ekonomi. Jika politik kacau,

ekonomi juga kacau. Dengan demikian sebagai warga negara yang baik hendaknya kita

turut serta menciptakan terwujudnya stabilitas politik, agar ekonomi stabil dan

berkembang.

RefleksiRefleksi

Refleksi

Bab 4 Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia Pascapengakuan Kedaulatan

5757

A.A.

Pilihlah jawaban yang paling benar!

Golongan yang menghendaki negara kesatuan disebut ... .

a. golongan unitaris

c. golongan reformis

b. golongan fungsionalis

d. golongan federalis

Salah satu program kerja Kabinet Natsir adalah ... .

a. mengadakan keamanan dalam negeri

b. menyempurnakan organisasi ABRI

meningkatkan pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif

d. mengadakan persiapan pemilihan umum

Pada masa demokrasi liberal, pembangunan nasional tidak dapat dilaksanakan sebab...

a. adanya tuntutan dari kalangan ABRI untuk mengganti presiden

b. para pemimpin partai saling berebut kekuasaan untuk kepentingan partainya

timbulnya demonstrasi-demonstrasi di berbagai daerah

d. adanya kesenjangan social di kalanganmasyarakat

Jatuhnya kabinet Wilopo disebabkan oleh karena ... .

a. peristiwa Tanjung Morawa

b. gagalnya pelaksanaan pemilihan umum

peristiwa pergantian pimpinan teras angkatan darat

d. politik luar negeri yang condong kpada Amerika Serikat

Tugas Konstituante adalah ... .

a. membantu tugas-tugas presiden

b. menyusun undang-undang dasar baru

membuat rencana pembangunan lima tahun

d. membuat program kerja kabinet presidential

Badan Pembuat Undang-Undang Dasar disebut ... .

a. parlemen

konstituante

b. kabinet

d. legislatif

Salah satu isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah ... .

a. pembentukan DPRS

b. berlakunya kembali Konstitusi RIS

pembentukan Kabinet Kerja

d. pembubaran Konstituante

Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini!

Partai Nasional Indonesia

Partai Indonesia Baru

Partai Komunis Indonesia

Partai Sarikat Islam

Nahdatul Ulama

Masyumi

Organisasi-organisasi politik dan agama di atas yang merupakan perwujudan

NASAKOM ditunjukkan pada nomor ... .

a. 1, 2, dan 4

c. 1, 2, 3, dan 5

b. 1, 3, dan 5

d. 2, 3, 4, dan 6

EvaluasiEvaluasi

Evaluasi

IPS Terpadu SMP dan MTS Kelas IX

5858

9. Pada waktu upacara peringatan Hari Proklamasi ke-14, Presiden Soekarno

menyampaikan pidato dengan judul ... .

a. amanat penderitaan rakyat

b. sekitar revolusi republik Indonesia

penemuan kembali revolusi kita

d. kemenangan perjuangan republik Indonesia

10. Berdasarkan Deklarasi Ekonomi pada tanggal 26 Mei 1963, maka sistem ekonomi yang

dianut oleh pemerintah Indonesia adalah ... .

a. koperasi

b. ekonomi pasar

ekonomi Pancasila

d. ekonomi terpimpin

B.B.

Jawablah dengan jelas dan benar!

Sebutkan tiga alasan bangsa Indonesia kembali ke NKRI!

Jelaskan tujuan pemilihan umum pertama tahap kedua!

Apakah yang melatarbelakangi dicetuskannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ? Sebutkan

pula isinya!

Sebutkan intisari Manipol USDEK!

Sebutkan tiga langkah pemerintah untuk memperbaiki ekonomi Indonesia pasca

pengakuan kedaulatan!